Melihat perkembangan Pandemi Covid-19 terus menunjukan tren peningkatan jumlah kasus mengakibatkan Pemerintah Pusat mengambil langkah menerapkan kebijakan terkait PPKM darurat termasuk di Bali.

Terkait hal tersebut salah satu pelaku pariwisata yang juga Ketua Indonesia Food and Beverage Executive Assosiation (IFBEC) Bali, Ketut Darmayasa mengatakan secara umum penerapan PPKM darurat tersebut demi kesehatan bersama dinilai bagus. Tetapi, kata dia, mesti dibarengi dengan bantuan finansial kepada masyarakat.

"Secara finansial sangat merugikan karena tidak dapat berusaha secara makimal. Selain itu, jika dilihat masyarakat Bali, terutama tenaga pariwisata Bali sudah hampir 1,5 tahun ada potong gaji hampir 75%, ada yang disamaratakan dibayar sesuai kehadiran dengan upah sangat minim, dan bahkan ada hampir setahun tanpa gaji, kalau PPKM darurat di terapkan apakah ada bantuan riil terhadap para pekerja yang rata-rata OTG alias orang tanpa gaji," paparnya.

Masyarakat sudah sangat pro aktif mengikuti semua program Pemerintah, masyarakat Pariwisata telah banyak juga telah divaksin sehingga memiliki imunitas untuk mencapai herd immunity yang cukup. Selain itu, kata dia, properti akomodasi di Bali juga telah banyak yang diverifikasi dan bahkan diaudit CHSE, penerapan sistem pengendalian Covid sudah cukup bagus. Selain itu sudah tersedia sarana dan prasarana prokes yang memadai.

"Dalam hal ini tentu yang terpenting jalankan prokes dengan sungguh-sungguh," jelasnya.

Semua lapisan masyarakat dan stake holder pariwisata terus mendorong agar pembukaan border di Juli tetap dilaksanakan. DIsamping itu juga mendorong Pemerintah agar kebijakan swab PCR untuk penumpang pesawat udara ke Bali dikembalikan ke antigen.

"Mendorong pemerintah agar dibuka penerbangan wisman esensial untuk perjalanan bisnis dan Visa diplomatik direct ke Bali dan memperketat transportasi di pelabuhan," pungkasnya.